APBD Kabupaten Kerinci “Lampu Merah”

Kepala DPKKAD Terancam Dicopot

SUNGAIPENUH – Ini peringatan terakhir dan ancaman serius yang disampaikan oleh Bupati Murasman dan Wakil Bupati HM Rahman kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kerinci, Syamsurizal dan jajarannya , untuk segera menyelesaikan Laporan Keuangan Daerah (LKD).

Pasalnya Pemerintah Daerah tidak mau menanggung resiko DAU Kerinci dipangkas 25 persen oleh pemerintah lantaran tidak menyesaikan LKD tersebut. Apalagi sumber dari persoalan yang ada sekarang ini bermula dari belum selesainya LKD tersebut.

Wakil Bupati Kerinci, HM Rahman kepada Koran ini diruang kerjanya kemarin mengakui telah memberikan limit dan batas waktu kepada Kepala DPKKAD untuk segera menyelesaikan LKD dan paling lambat 10 Agustus APBDP sudah harus masuk ke DPRD Kerinci.

HM Rahman mengatakan bahwa ini merupakan peringatan untuk terakhir kali kepada Kepala DPKKAD, setelah dirinya membuat perjanjian berulang kali. “Ini peringatan saya yang terakhir, 10 Agustus jika tidak selesai LKD dan diajukan APBDP maka sanksinya akan kita copot apalagi ini sudah ada perjanjian dengan kita,” tegas Wabup.

Wabup juga menjelaskan jika tidak diselesaikan LKD 2008 itu maka dirinya tidak bisa membayangkan apa jadinya 2010 mendatang maka persoalan akan menumpuk dan bisa jadi kegiatan pembangunan tidak bisa dijalankan lantaran sibuk menyesaikan persoalan tersebut.

Malah kata Wabup, apa yang dilakukanya itu telah disampaikan ke Bupati lantaran dirinya tidak ingin mengambil  resiko akibat ulah aparatur yang tidak bisa bekerja.

Masalahnya ada peminjaman bank namun tidak ada bukti atau SPJ dan Wabup tidak mau tahu dengan masalah tersebut, secepatnya APBDP harus disampaikan ke dewan sebab tidak mungkin dewan yang baru akan menyelesaikan APBD tersebut. “Ada atau tidaknya SPJ, kemudian neracanya seimbang atau tidak yang jelas silpanya harus ketemu dan APBDP harus segera diajukan ke dewan kalau tidak resikonya APBD untuk 2010 akan dipangkas 25 persen dan ini yang kita khawatirkan,” katanya.

Efek lain jelas Wabup, jika APBD Kerinci telah dipotong oleh pemerintah pusat secara otomatis hal ini berdampak pada Pemerintah Kota Sungaipenuh lantaran hibah untuk Kota Sungaipenuh berada di APBD Kabupaten, termasuk untuk kegiatan Pilkada Sungaipenuh.

Ia mengatakan tim pemda harus bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing apalagi menyangkut masalah pengelolaan keuangan dan ini dibutuhkan keterbukaan. “Silpa 2008 jika tidak ditemukan maka tahun mendatang bisa jadi lebih parah lagi, makanya APBDP harus dipercepat,” jelasnya.

Jika dewan yang baru dan akan dilantik 28 Agustus mendatang, Wabup khawatir APBD tidak bisa diselesaikan sebab penetapan ketua saja memakan waktu hampir satu bulan, kemudian tatib dua bulan. “Kalau APBDP jadinya akhir Desember itu sama saja dengan bunuh diri, makanya kita desak agar LKD segera diselesaikan dan APBDP 10 Agustus sudah masuk ke Dewan, jika tidak maka Penanggung jawab pengelolaan keuangan akan kita copot apalagi perjanjian sudah berkali-kali dilakukan berarti tidak bisa bekerja dan pejabat yang demikian tidak bisa dipakai lagi dan Bupati juga sudah menyetujuinya,” tandas HM Rahman.

(wdo, Jambi Ekspres, 28 Juli 2009)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: