Kota Sungai Penuh Mulai Menuai Masalah

 

 

Pembentukan Kota Sungai Penuh seperti yang diragukan oleh banyak pihak terutama kalangan pengamat “anti menjilat” dan kalangan tokoh masyarakat Kerinci di luar daerah, mulai menuai masalah. Kepemimpinan Masril Muhammad pejabat Walikota Sungai Penuh mulai diuji dan mendapat banyak kritikan dari masyarakat dan pengamat.

 

 

Setelah pembentukan “kabinet” yang mengesankan masih kuatnya nuansa Perda (Pertalian darah), nepotisme dan kroni-isme, dimana beberapa jabatan vital di pemerintahan Kota Sungai Penuh diberikan kepada orang-orang terdekat dengan Fauzi Siin, Bupati Kerinci yang segera akan berakhir jabatannya Maret 2009 ini. Sebut saja seperti jabatan: Sekda, Ketua Bappeda, Kepala Dispenda, UP (Kepegawaian Daerah), PU, dan Inspektorat Daerah. Semua adalah orang-orang lingkup keluarga dekat Fauzi Siin, walaupun secara kepangkatan dan persyaratan jabatan nyata-nyata masih banyak PNS di lingkup Pemda Kerinci yang lebih layak untuk mengisi jabatan itu baik dari sisi persyaratan administrasi, kepangkatan, pengalaman kerja, dan senioritas. Sebut saja diantaranya: Drs. Syukur Kela Berajo, Drs. Damhar, Candra Purnama SH, Drs Yasin Namis,  Drs Hefnizal Meirad MM, Drs Erwan, MSi, Drs Bambang Karyadi MSi. Belum lagi beberapa pejabat Kerinci yang berpengalaman di luar daerah baik di tingkat Provinsi ataupun yang berkiprah di Kabupaten lainnya. Nampaknya masih akan ada antrian keluarga Fauzi siin yang masih akan mengisi beberapa jabatan penting lainnya baik di Pemkot Sungai Penuh ataupun di jajaran Pemkab Kerinci, kita tunggu saja kenyataannya.

 

Saya meragukan Masril Muhammad sebagai Walikota bebas dari intervensi Fauzi Siin bupati Kerinci. Ini membuktikan kepada rakyat Kerinci dan kota Sungai Penuh bahwa Masril betul-betul hanya sebagai “boneka” nya Fauzi Siin untuk penyambung kepentingan “raja Kerinci” ini. Kita akan melihat apakah betul pembentukan kota Sungai Penuh akan menjadi sarana percepatan dan memudahkan pembangunan. Atau hanya sebaliknya hanya akan menjadi beban dan menuai banyak masalah baru yang sebetulnya tidak perlu“, demikian diungkapkan salah seorang tokoh  dan sesepuh keluarga Kerinci di Jakarta.

 

Hari ini Pemkot Sungai Penuh mulai menghadapi masalah, banyaknya mobil dinas Pemkab Kerinci yang dibawa kabur oleh pejabat-pejabat kota Sungai Penuh. Masalah lainnya adalah ancaman tidak adanya gaji para PNS Kota Sungai Penuh akibat kelalaian menganggarkan pos Gaji Pegawai oleh pejabat Pemkot dalam APBD. Nampaknya ujian untuk Kota Sungai Penuh masih akan panjang ke depan ini. Hal ini akan menjadi penentu apakah Kota Sungai Penuh ini layak dilanjutkan ataukah harus dihentikan sebelum lebih banyak lagi menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan warga kota Sungai Penuh.

 

Tentang perebutan Mobil Dinas (Mobnas) yang melibatkan pejabat Kota Sungai Penuh, berikut kami turunkan tulisan yang dimuat oleh Radar Kerinci beberapa hari yang lalu. Lengkapnya seperti yang kami sunting berikut ini:

                                                                   

 

                

Pejabat Kota Gondol Mobnas Pemkab Kerinci

SUNGAIPENUH– Buntut pelantikan sejumlah pejabat ternyata menimbulkan aral yang besar. Pejabat Kabupaten yang dilantik dan ditarik menjadi pejabat kota ternyata masih memakai mobnas dari Kabupaten. Sementara pejabat Kabupaten Kerinci yang baru dilantik ternyata tidak memiliki mobnas.
Akibatnya kecaman keras sejumlah pejabat Kabupaten Kerinci yang baru dilantik pun datang. Mereka meminta pejabat kota yang baru dilantik mengembalikan mobnas yang dibawa ke kota. Sebab, itu merupakan mobil Kabupaten, bukan aset kota Sungaipenuh.
Untuk sekedar diketahui bawa Pemkot Sungai Penuh sudah melantik 272 Pejabat eselon II, III, dan IV. Dimana pejabat yang dilantik mengndol lari mobnas yang dipakainya semasa di Kabupaten ke Kota.
Pejabat P3D Kerinci Syukur Kela Berajo saat dikonfirmasi melalui Kabag Humas Kabupaten Kerinci menegaskan, seharusnya pejabat Kota Sungaipenuh yang telah dilantik mengembalikan mobnas ke Kabupaten.”Banyak mobnas yang tidak dikembalikan ke Kabupaten,”jelasnya
Meski demikian, Kabag Humas Pemkab Kerinci tidak ingin menyebutkan secara detail siapa-siapa pejabat Kerinci yang mengondol mobnas ke kota. Dia berharap, pejabat Kerinci yang pindah ke Kota dengan kesadarannya sendiri mengembalikan mobnas ke Kabupaten.
Amir Syam juga menegaskan P3D juga telah bertemu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang mobnas. Pihak P3D kerinci dipastikan akan melakukan inventarisir semua mobnas.
Kondisi tersebut mendapat perhatian sejumlah kalangan DPRD Kerinci. Pahrudin Khasim saat dikonfirmasi menegaskan, seharusnya pejabat Kerinci yang telah masuk dalam arena pemerintahan kota, maka semua atribut yang dia pakai di kota termasuk Mobnas harus dikembalikan ke Kabupaten Kerinci. Sebab, itu merupakan aset Kabupaten Kerinci. Perpindahan aset juga belum dilakukan.”Ya, pejabat itu harus memiliki kesadaran, jangan sampai sudah menjadi pejabat saja tidak memiliki kesadaran, itu yang kita khawatirkan, “jelasnya.
Selain itu, kalau mobnas tidak dikembalikan, maka dengan sendirinya pejabat Kabupaten juga terhambat. Sehingga pembangunan di Kerinci bisa menjadi carut marut.
Ruslan BK Ketua Komisi I juga menyanyangkan kondisi tersebut. Jika tidak dikembalikan dalam waktu dekat ini, maka dipastikan kalangan DPRD Kerinci akan membahasnya. Sebab, jika tidak akan terjadi perebutan aset yang akan membawa bencana bagi Kabupaten dan Kota.”Ya, bisa saja itu terjadi seperti itu, makanya sangat kita perhatikan,” pungkas Ruslan.(aji)

(Disunting dari Radar Kerinci)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: