Politisi Busuk, Seperti Apa?

Kerinci Realitas mendapat banyak kiriman email yang memberi apresiasi atas terbitnya “beranda langka” ini, walaupun hanya beberapa hari saja baru muncul ketengah publik. Dukungan dan partisipasi pembaca tentu akan menjadi bagian penting dari kelangsungan media ini. Disamping itu beberapa email berkirim saran dan berharap Kerinci Realitas membeberkan lebih jauh bagaimana kreteria politisi busuk, terutama seperti yang terkait dengan tulisan “AZA divonis, Rizal Djalil menyusul?”.
Berikut ini kami rilis sebuah potongan berita di harian Kompas yang mungkin akan menjawab apa saja antara lain kreteria Politisi Busuk yang pantas kita tolak sebagai orang yang mengatasnamakan wakil rakyat di parlemen. Simak saja suntingannya berikut ini:


JAKARTA, KAMIS – Sebuah gerakan nasional diluncurkan, yakni Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (Ganti Polbus). Tapi, seperti apa yang dimaksud politisi busuk itu?

Koordinator Ganti Polbus Jeirry Sumampouw memaparkan, ada enam kategori untuk memasukkan seseorang ke dalam kelas politisi busuk. Pertama, boros, tamak, dan korup. Kedua, penjahat dan pencemar lingkungan. Ketiga, pelaku kekerasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM. Keempat, pelaku kekerasan terhadap KDRT dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Kelima, pemakai narkoba dan pelindung bisnis narkoba, dan keenam, pelaku penggusuran dan tindakan yang melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan politik kaum petani, buruh serta rakyat miskin.

“Nanti kami akan pertimbangkan apakah memublikasikan calon yang bersih saja, atau yang busuk saja, atau kedua-duanya. Bagaimana publikasinya, kami akan menyerahkan ke kawan-kawan di daerah disesuaikan dengan kultur dan kebutuhan daerahnya. Karena gerakan ini nantinya akan memusatkan di daerah, kalau kita koar-koar cuma di sini (Jakarta) tidak akan membawa pengaruh besar. Yang kita sasar kan agar pemilih lebih selektif,” jelas Jeirry.

Nantinya, Ganti Polbus akan mengualifikasikan para politisi, khususnya anggota dewan yang tersangkut enam isu di atas. Tujuannya agar parpol lebih selektif dalam menetapkan calegnya. “Kita akan membentuk badan pekerja untuk membuat tracking para politisi itu. Hasil olah data itu, selain diberikan ke parpol juga akan diberikan ke KPU. Sebab, KPU yang akan menentukan seseorang itu bisa jadi caleg atau tidak,” ujar Jeirry.

Data-data mengenai para politisi itu saat ini tengah dikumpulkan, untuk selanjutnya diolah. Mengenai target waktu, kapan akan dipublikasikan siapa politisi busuk dan bersih, Jeirry mengatakan mengikuti jadwal verifikasi KPU. (ING)

( Disunting dari http://www.kompas.com, 22 Mei 2008 )



Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: