Daraqtuni Dahlan, Demi Rakyat, Keadilan Dan Demokrasi Kembali Angkat Bicara

Menyikapi perkembangan Kerinci pasca demonstrasi rakyat di DPRD Kerinci menuntut Fauzi Siin turun dari jabatannya pada tanggal 22 desember 2008 lalu, kembali seorang tokoh reformis dan pemerhati rakyat Kerinci, “ayah” Daraqtuni Dahlan dengan lantang menyampaikan sikapnya atas perkembangan keadaan, berikut adalah butir-butir pernyataannya:


  • Demonstrasi besar-besaran di Kota Sungai Penuh, tanggal 22 Desember 2008, dengan tuntutan-nya :

a. Tuntut mundur Bupati Kerinci Fauzi Si’in dan tuntaskan korupsi bersama kroninya

b. Meminta hak rakyat dan Pegawai Negeri, seperti tunjangan diberikan

c. menegaskan keadilan dan demokrasi di Kerinci

Adalah merupakan refleksi atas akumulasi kekecewaan rakyat terhadap temanku Fauzi Si’in Bupati Kerinci. Banyak rakyat menilainya bergaya Commander, Otoriter, Rekayasa, bernuansa KKN dan kurang demokratis. 10 (sepuluh) tahun sebagai Bupati Kerinci memang ada pembangunan, uang yang triliyun mengalir ke Kerinci selama ini, tidak mampu memberikan dampak yang menggembirakan rakyat, angka kemiskinan mencapai 30%. Lihat jalan Kabupaten se- antero Kerinci sebagaian besar menjadi cemoohan rakyat. Lihat sarana dan prasarana wisata. Lihat Taman Bunga di Kayu Aro dll. Disisi lain pejabat dan pemegang kebijakan di negeri ini berlomba-lomba memupuk kemegahan duniawi. Inilah yang membuat hati rakyat tersayat. Demonstrasi itu adalah puncak kekecewaan rakyat terhadap Sdr-ku Fauzi Si’in Bupati Kerinci dan KPK serta penegak hukum yang lamban menangkapi dugaan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Kerinci.

Kita memang tidak setuju anarkisme, sebab anarkisme selalu membawa implikasi yang merugikan kepentingan kita semua. Namun demikian pihak Kepolisian dituntut tidak hanya mampu menangkap, tetapi juga harus mampu mengungkap penyebab terjadinya anarkisme, mengungkap back ground terjadinya anarkisme tersebut. Polisi dimohon jangan main tangkap-tangkap, sebab typologi orang Kerinci jika dipojokan terus menerus, meraka akan melawan apapun resikonya. Karena itulah saya mohon Polisi betul-betul professional menangani masalah ini, kita tidak ingin citra Kepolisian yang mulai membaik kembali ketitik cemoohan rakyat.

  • Diluar kontek diatas, Seorang Bupati pasti tahu bahwa dirinya adalah alat Desentralisasi, sentralisasi dan Medebewien. Dia juga disebut sebagai Administrator Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam kontek Politik, dia adalah ”Pembina Politik” di daerahnya, Dia milik Rakyat, Dia milik semua kekuatan sosial politik, Dia juga milik semua kandidat calon Bupati-Wakil Bupati. Karenanya, Dia tidak dibenarkan oleh ketentuan memihak ke salah satu atau beberapa kekuatan sosial maupun pasangan kandidat calon Bupati Kerinci, demikian juga Camat dan Kepala Desa itu adalah Pejabat Public, pegawai negeripun, terutama pemegang jabatan struktural dilarang memihak sebagaimana Surat Edaran Menteri PAN No.08/M.PAN/3/2005, tanggal 31 Maret 2005, tentang netralitas Pegawai Negeri dalam PILKADA. Realitas dilapangan karena Saudara-ku, Teman-ku Fauzi Si’in sejak putaran pertama tanggal 16 Oktober 2008 dan di putaran kedua tanggal 11 Desember 2008 diduga kuat telah memihak, maka sebagain besar Pejabat Struktural, PNS, Camat, Kepala Desa bahkan sampai penyelenggara PILKADA tingkat bawah ikut tidak mentaati azas PILKADA yaitu Jujur, Adil, Langsung, Bebas dan Rahasia. Itu adalah tontonan yang memuakkan rakyat, sampai-sampai kasus pelanggaran PILKADA Kerinci di sidangkan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sungguh memalukan !

  • Saya sebagai salah satu wakil ketua Tim reformasi Kerinci Mei 1998 yang ikut melapangkan jalan Sdr-ku Fauzi Si’in menjadi Bupati ”geleng-geleng kepala”, mengapa kok di Era Sdr-ku itu telah berkali-kali demonstrasi diakhiri dengan Anarkisme. Ada orang Siulak, orang Rawang yang terkenyar-kenyar. Rumah Sdr-ku Ketua Tim reformasi Kerinci Dr. H. Nasrul Qadir di rusak masa, rumah itu sangat bersejarah bagi Partai Amanat Nasional, dirumah itulah PAN dideklarasikan. Polisi seyogyannya menjelaskan siapa Provokator perusak rumah Saudara-ku tersebut.

  • Sebenarnya siapa yang mendorong (menjadi penyebab) demonstrasi, dan mengapa sampai anarkhis. Saya juga bertanya siapa sebenarnya yang menghalangi Demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, pada hal Negara RI menganut faham demokrasi dan demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan berada di tangan rakyat !

Lebih dan kurang mohon maaf

Drs. H. Daraqtuni Dahlan. Lulusan Fisipol UGM 1968. Mantan Demonstran Jogya-Jkt-Ist. Bogor-Politisi-Mantan Birokrat- Mantan ketua Komisi A bidang Pemerintahan, Hukum, Keamanan dan Pers DPRD Prop Jambi.

(Disunting dari  pernyataan pers Drs. H. Daraqtuni Dahlan,

seorang tokoh reformasi dan pemerhati rakyat Kerinci, 8 Jan 2009)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: