Korupsi di Kerinci: Dana Mesjidpun Dimakan Para Koruptor

Posted in Kerinci, Korupsi, Politik dan Hukum, Tokoh, Uncategorized with tags , , , , , , on 6 September 2009 by kerincirealitas

Ada bermacam cara dan teknik para PENJAHAT KORUPTOR untuk memakan anggaran pembangunan daerah (APBD). Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi: uang bantuan pembangunan mesjidpun diakali sebagai jalan untuk melakukan tindakan KORUPSI.

Memakan dan melahap habis uang pembangunan mesjid tidak saja melawan hukum, tapi juga membuat dosa besar kepada Tuhan sang pencipta. Tapi para KORUPTOR di Kerinci tidak malu dan tidak takut sama sekali dengan itu semua. “Benar-benar ini keterlaluan, ini lebih dari perampok”, paling tidak begitulah komentar  sebagian besar masyarakat Kerinci saat ini. Kalau dana pembangunan Mesjid saja dimakan, maka sangat memungkinkan dana yang “mengatasnamakan” pembangunan berbagai proyek di Kerinci juga banyak lari ke kantong para Koruptor bejat ini. Apalagi melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Kerinci selama sepuluh tahun terakhir iniyang sangat mengecewakan masyarakat, hal ini tergambar dari wajah Kabupaten Kerinci yang semakin muram dengan berbagai infrastruktur yang sangat buruk dan jelek.

Karena itu masyarakat berharap banyak kepada aparat penegak hukum terutama KPK untuk segera mengusut dan mengungkap tuntas berbagai kasus dugaan Korupsi di Kabupaten Kerinci, Jambi ini. Peran KPK memang sangat dinantikan oleh masyarakat Kerinci, setelah bertahun-tahun masyarakat sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan terhadap pihak penegak hukum di Kerinci dan Jambi. Banyak laporan dugaan Korupsi lenyap dan hilang tanpa berita sampai hari ini. Kasus korupsi yang saat ini sedang di tangani penegak hukum di Kerinci, masyarakat masih menonton bagai mana akhir perjalanan kasus ini nanti. Akankah ada KORUPTOR yang terungkap dan terjaring hukum, masyarakat sedang menonton !

Berikut kami kutip beritanya dari harian Jambi Independent:

http://www.jambi-independent.co.id, tanggal 5 September 2009

LAMPIRAN SK BUPATI DIDUGA FIKTIF

Kasus Bansos, 166 Masjid Tidak Terima Dana

SUNGAIPENUH – Ini perkembangan terbaru penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan untuk pembangunan masjid di Kerinci. Korupsi berjamaah atas dana yang dianggarkan melalui APBDP 2008 itu diduga telah direncanakan secara sistematis.

Dana sebesar Rp 2 miliar itu diduga tidak hanya dinikmati pejabat eksekutif dan legislatif, tapi tukang stempel pun ikut kecipratan. Sumber di Kejari Sungaipenuh mengatakan, pembuat stempel kecipratan dana sebesar Rp 18 juta untuk membuat stempel palsu.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun koran ini, untuk memuluskan surat pertanggungjawaban (SPJ) pengunaan dana bansos pembangunan masjid itu, dipesan stempel dalam jumlah banyak. Stempel tersebut merupakan duplikat stempel 166 masjid yang seharusnya menerima dana bansos.

Stempel itu hanya untuk menguatkan laporan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat sebagai bukti telah terjadi pembayaran dana. Padahal, tidak sepeser pun dana miliaran itu mengalir ke kas 166 masjid yang masuk dalam daftar menerima bantuan.

Kajari Sungaipenuh Daru TS SH MH melalui Kasi Pidsus Insyayadi SH mengatakan, semua pihak yang diduga mengetahui aliran dana bansos, tanpa terkecuali, akan dimintai keterangan. Sebelumnya, Kejari sudah memeriksa 14 pengurus masjid di Kerinci. “Tidak satu pun yang mengaku pernah menerima bantuan pembangunan masjid,” katanya.

Untuk diketahui, dana bantuan masjid itu disalurkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451.14/kep 526/2008 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pengurus Jamaah Masjid dalam Kabupaten Kerinci. Dana itu rencanakanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah tahun 2008. Surat Keputusan tersebut ditetapkan 30 Desember 2008 dan ditandatangani bupati Kerinci saat itu, H Fauzi Si’in.

Dalam surat Keputusan tersebut ditetapkan pemberian bantuan sosial kepada pengurus atau jamaah masjid di Kerinci untuk pembangunan 166 tempat ibadah (masjid) tahun 2008 sebesar Rp 2 miliar. Besar bantuan bervariasi, dari Rp 5 juta hingga Rp 17 juta.

Kemudian tujuan pemberian bantuan untuk menunjang kegiatan operasional dan/atau pembangunan tempat ibadah. Dalam surat keputusan bupati tersebut juga disebutkan, segala biaya yang timbul akibat penerbitan keputusan itu dibebankan kepada APBDP Kerinci 2008 pada anggaran belanja bantuan sosial.

Dalam lampiran SK Bupati Kerinci Nomor 451.14/kep 526/2008, dilampirkan 166 masjid di Kerinci yang telah menerima bantuan pembangunan masjid tersebut. Namun dari pemeriksaan pihak Kejari ke beberapa pengurus masjid, mereka mengaku tidak pernah menerimanya. Diduga kuat lampiran SK tentang nama-nama masjid yang menerima dana bantuan fiktif.

Bila mengacu pada SK, dipastikan bahwa mantan Bupati H Fauzi Si’in mengetahui secara jelas pencairan dana bantuan untuk 166 masjid sebesar Rp 2 miliar itu.(dip)

APBD Kabupaten Kerinci “Lampu Merah”

Posted in Ekonomi, Kerinci, Politik dan Hukum, Uncategorized with tags , , , , , , , , , on 29 Juli 2009 by kerincirealitas

Kepala DPKKAD Terancam Dicopot

SUNGAIPENUH – Ini peringatan terakhir dan ancaman serius yang disampaikan oleh Bupati Murasman dan Wakil Bupati HM Rahman kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kerinci, Syamsurizal dan jajarannya , untuk segera menyelesaikan Laporan Keuangan Daerah (LKD).

Pasalnya Pemerintah Daerah tidak mau menanggung resiko DAU Kerinci dipangkas 25 persen oleh pemerintah lantaran tidak menyesaikan LKD tersebut. Apalagi sumber dari persoalan yang ada sekarang ini bermula dari belum selesainya LKD tersebut.

Wakil Bupati Kerinci, HM Rahman kepada Koran ini diruang kerjanya kemarin mengakui telah memberikan limit dan batas waktu kepada Kepala DPKKAD untuk segera menyelesaikan LKD dan paling lambat 10 Agustus APBDP sudah harus masuk ke DPRD Kerinci.

HM Rahman mengatakan bahwa ini merupakan peringatan untuk terakhir kali kepada Kepala DPKKAD, setelah dirinya membuat perjanjian berulang kali. “Ini peringatan saya yang terakhir, 10 Agustus jika tidak selesai LKD dan diajukan APBDP maka sanksinya akan kita copot apalagi ini sudah ada perjanjian dengan kita,” tegas Wabup.

Wabup juga menjelaskan jika tidak diselesaikan LKD 2008 itu maka dirinya tidak bisa membayangkan apa jadinya 2010 mendatang maka persoalan akan menumpuk dan bisa jadi kegiatan pembangunan tidak bisa dijalankan lantaran sibuk menyesaikan persoalan tersebut.

Malah kata Wabup, apa yang dilakukanya itu telah disampaikan ke Bupati lantaran dirinya tidak ingin mengambil  resiko akibat ulah aparatur yang tidak bisa bekerja.

Masalahnya ada peminjaman bank namun tidak ada bukti atau SPJ dan Wabup tidak mau tahu dengan masalah tersebut, secepatnya APBDP harus disampaikan ke dewan sebab tidak mungkin dewan yang baru akan menyelesaikan APBD tersebut. “Ada atau tidaknya SPJ, kemudian neracanya seimbang atau tidak yang jelas silpanya harus ketemu dan APBDP harus segera diajukan ke dewan kalau tidak resikonya APBD untuk 2010 akan dipangkas 25 persen dan ini yang kita khawatirkan,” katanya.

Efek lain jelas Wabup, jika APBD Kerinci telah dipotong oleh pemerintah pusat secara otomatis hal ini berdampak pada Pemerintah Kota Sungaipenuh lantaran hibah untuk Kota Sungaipenuh berada di APBD Kabupaten, termasuk untuk kegiatan Pilkada Sungaipenuh.

Ia mengatakan tim pemda harus bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing apalagi menyangkut masalah pengelolaan keuangan dan ini dibutuhkan keterbukaan. “Silpa 2008 jika tidak ditemukan maka tahun mendatang bisa jadi lebih parah lagi, makanya APBDP harus dipercepat,” jelasnya.

Jika dewan yang baru dan akan dilantik 28 Agustus mendatang, Wabup khawatir APBD tidak bisa diselesaikan sebab penetapan ketua saja memakan waktu hampir satu bulan, kemudian tatib dua bulan. “Kalau APBDP jadinya akhir Desember itu sama saja dengan bunuh diri, makanya kita desak agar LKD segera diselesaikan dan APBDP 10 Agustus sudah masuk ke Dewan, jika tidak maka Penanggung jawab pengelolaan keuangan akan kita copot apalagi perjanjian sudah berkali-kali dilakukan berarti tidak bisa bekerja dan pejabat yang demikian tidak bisa dipakai lagi dan Bupati juga sudah menyetujuinya,” tandas HM Rahman.

(wdo, Jambi Ekspres, 28 Juli 2009)

RSU Kerinci Kekurangan Obat

Posted in Kerinci, Korupsi, Politik dan Hukum, Uncategorized with tags , , , , , , , , , , on 26 Juli 2009 by kerincirealitas

Baru saja pada akhir tahun lalu (2008) RSU Mayjend HA Thalib (MHAT) mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY untuk pelayanan terbaik. Sekarang justru masyarakat dan DPRD setempat mencerca pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit  ini. Berikut berita yang dikutip ulang dari harian Jambi Independent:

SUNGAIPENUH – Terkait minimnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Mayjend HA Thalib (MHAT) Kerinci, pihak RSU mengaku kekurangan obat-obatan. Malah dokter spesialis di RSU itu juga kurang.

Direktur RSU MHAT dr Arman Sembiring kemarin (9/7) mengatakan, obat-obatan kurang karena sistem di RSU saat ini menggunakan sistem badan layanan umum daerah (BLUD) sesuai PP 61. Sistem itu melarang pihak RSU berbelanja langsung untuk melakukan pembelian obat-obatan.

“Tahun 2008 RSU memakai sistem swadana, jadi bisa belanja langsung. Namun sekarang tidak lagi. Jadi setiap pendapatan RSU harus disetorkan ke kas daerah dulu,” katanya.

Akibat sistem itu, kata Arman, operasional RSU jadi terganggu. Selain itu, RSU MHAT juga membeli obat-obatan dengan beberapa rekanan di Padang dan Jambi. “Kita pesan sesuai kebutuhan saja dan tergantung dana yang ada. Kemudian rekanan juga datang sekali seminggu,” katanya.

Terkait kurangnya dokter spesialis di RSU MHAT, Arman mengungkapkan bahwa beberapa dokter seperti dokter spesialis anak dan pelayanan rontgen pindah ke rumah sakit lain sejak 2007. Banyaknya dokter spesialis yang pindah, kata Arman, karena pengaruh sedikitnya dana subsidi yang diberikan pemerintah untuk dokter di Kerinci.

“Di Kerinci subsidi untuk dokter hanya RP 6 juta per bulan. Di Solok, dokter dapat subsidi Rp 8 juta per bulan. Malah dokter juga diberikan mobil dinas,” ujarnya.

Kabag Keuangan RSU MHAT Daswarsa mengatakan, jika pihak legislatif dan eksekutif bisa membuat komitmen untuk menyekolahkan dokter yang ada di Kerinci menjadi dokter spesialis, beberapa tahun yang akan datang Kerinci tidak lagi kekurangan dokter spesialis.

Sebelumnya anggota Komisi II DPRD Kerinci Pahruddin Khasim mengatakan, saat ini pihak RSU MHAT tidak memiliki obat-obatan memadai untuk mendukung pelayanan di RSU. “Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat asal-asalan,” katanya. (dip/Jambi Independent,Kamis, 09 Juli 2009).

Ibukota Kabupaten Kerinci Ditentukan Juli ini ?

Posted in Kerinci, Politik dan Hukum, Uncategorized with tags , , , on 26 Juli 2009 by kerincirealitas

Simpangsiur mengenai letak ibukota Kabupaten Kerinci yang baru akan terjawab pada bulan Juli ini.

Setelah pemekaran Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci kesulitan mencari Ibu Kota Kabupaten Kerinci, namun akhir-akhir ini setelah dilakukan penelitian oleh ITB dipastikan hal itu bisa rampung.

Saat ini dikabarkan tim yang telah ditunjuk untuk menentukan dimana letak ibukota Kabupaten Kerinci ini dengan koordinatornya Bappeda sedang melakukan pekerjaannya itu, yakni menentukan satu dari empat usulan yang direkomendasikan oleh peneliti dari ITB.

Kebenaran bakal ditetapkanya ibukota Kabupaten Kerinci itu juga dibenarkan oleh Wakil Bupati Kerinci H.M Rahman kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya Kamis (25/6). “Diperkirakan Juli mendatang kepastian letak Ibukota Kabupaten Kerinci sudah bisa diketahui dan sekarang tim lagi bekerja menetukan letak yang layak,” kata Wabup.

Dikatakannya lagi, sesuai dengan tujuan pemekaran demikian pula sebaliknya dalam menetukan Ibukota Kabupaten Kerinci nantinya tentulah harus mempertimbangkan jarak tempuh dan faktor lainnya. “Jarak tempuh bagi masyarakat harus dipertimbangkan dimana sebaiknya ibukota diletakkan agar masyarakat baik dari arah hilir (Lempur dan Batang Merangin, red) maupun dari mudik (Kayu Aro, Gunung Tujuh, Gunung Kerinci,red) dapat dengan mudah menjangkau ibukota Kabupaten ini,” ucapnya.

Sekarang ini sebut Wabup HM Rahman, tinggal lagi melihat sejauhmana keberanian dari Bappeda sebagai leadingsector dalam menentukan ibukota Kabupaten Kerinci dari empat rekomendasi tersebut. “Kita lihat dimana keberanian Bappeda untuk menetapkan Ibukota tentu dengan melibatkan komponen yang ada,” terangnya.

Untuk sekedar diketahui empat rekomendasi hasil studi kelayakan ITB yakni Kemantan Tinggi Kecamatan Air Hangat, Sanggaran Agung Danau Kerinci, Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat dan Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur. “Silakan tentukan dari empat ini, dengan mempetimbangkan faktor jarak tempuh mana yang lebih strategis untuk jangka panjang itulah yang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci,” terangnya.

Di tempat terpisah Kepala Bappeda Kerinci Erwan MSI ketika dikonfirmasikan mengakui pihaknya sudah mengantongi empat rekomendasi hasil studi kelayakan ITB yakni Kemantan tinggi Kecamatan Air Hangat, Sanggaran Agung Danau Kerinci, Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat dan Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur.

Hanya saja kata Erwan, lantaran masalah ibukota ini adalah hal yang amat krusial maka pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi dengan DPRD Kerinci sebabab bagaimana pun juga penentapan ibukota harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kerinci.

Bappeda sendiri saat ini katanya masih bekerja sambil menerima masukkan dari tokoh masyarakat Kerinci. “Prinsip kita memang secepatnya Ibukota ini ditetapkan, namun kita tidak gegabah dalam menentukan ibukota ini disamping menerima masukkan dari tokoh masyarakat kita juga akan berkonsultasi dengan DPRD Kerinci,” jelas Erwan.

Kemudian katanya, lantaran dalam pengajuan pembentukan Kota Sungai Penuh dan telah diterbitkan UU No 25 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh memang belum dicantumkan ibukota Kabupaten Kerinci defenitif. “Secepatnya kita akan tentukan dan kalau dapat Juli ini sudah jelas dimana ibu kota Kabupaten Kerinci, “ terangnya. (Sumber:www.infojambi.com, Senin, 29 Juni 2009)

Kasus Korupsi di Kerinci

Posted in Kerinci, Korupsi, Politik dan Hukum, Uncategorized with tags , , , , , on 15 Juli 2009 by kerincirealitas
Hakim Minta Dewan Dihadirkan

Di Persidangan Kasus Nakertrans

SUNGAIPENUH – Majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan korupsi di Dinas Nakertrans Kerinci dengan terdakwa Narmi Sekin, meminta dewan yang ikut kunker ke Thailand dihadirkan di persidangan.

“Saya minta semua yang terlibat kunker tersamuk dewan untuk dihadirkan dalam sidang,” kata Ketua Majelis Hakim Barita Saragih, dalam persidangan yang digelar, kemarin.

Selain itu, hakim juga meminta kepada JPU untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa orang saksi, yakni, Suhardin Latif, Guldiyanto, Tarmizi dan juga Siderta.

“Jaksa Saya minta saksi ini untuk disidik karena memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu,” ucap Barita lagi.

Meski tidak merinci sejumlah nama dewan yang terlibat kemarin untuk dihadirkan, paling tidak ada beberapa nama yang sempat disebutkan sambil memperlihatkan BAP.

Mereka adalah, HZ Arifin Adnan beserta istrinya Saadah Ramli, Yuzarlis, Murasman dan termasuk Afrizal mantan Kadis Pariwisata Kerinci.

Sementara itu, berdasarkan fakta di persidangan, ada beberapa SPPD yang dinilai fiktif padahal orangnya sama sekali tidak ikut melaksanakan kunker.

Seperti SPPD untuk Afrizal yang sudah ditandatangani di Nusa Tenggara Barat, kemudian ada lagi SPPD pegawai Disnakertran yang ditandatanagani di DIY, padahal orangnya sama sekali tidak ikut kunker.

“Ini kan aneh, masa SPPD nya ada dan ditandatangani serta di Cap di NTB dan DIY sementara orangnya tidak pergi. Kalau orangnya tidak pergi lantas siapa yang membawa dan menandatanagi SPPD ini, sementara yang pergi kunker adalah saudara-saudara ini,” tambah Hakim Ari Kurniawan.

Di luar sidang, sempat berhembus kabar,  mantan Bupati Kerinci H Fauzi Siin, juga akan dihadapkan ke pengadilan, akan tetapi belum didapat keterangan secara resmi terkait informasi ini.

(wdo)

(Sumber: www.jambiekspres.co.id, 10 Juli 2009)

18 Modus Korupsi

Posted in Ekonomi, Kerinci, Korupsi, Uncategorized with tags , , , , , , , , on 15 Februari 2009 by kerincirealitas

Korupsi dan koruptor adalah dua kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Tidak ada koran, televisi atau bahkan di Wikimu sendiri yang sepi dalam jangka waktu lama dari berita atau pembahasan mengenai ketiga hal tersebut. Ini membuktikan kita semua membenci korupsi dan menginginkan korupsi dibabat habis dari bumi Indonesia tercinta ini. Namun bagaimana kita bisa ikut memberantas korupsi kalau ternyata kita secara sadar atau tidak turut berperan melakukannya atau mungkin menikmati hasilnya ? Bagi anda yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai BUMN atau pun perusahaan swasta dan kebetulan berhubungan langsung dengan masalah uang dan keuangan serta proyek-proyek barangkali pernah menjumpai urusan-urusan yang bernuansa atau berbau korupsi. Agar kita tidak terjebak mendukung atau ikut-ikutan menikmati hasil tindak pidana korupsi, baik di pemerintahan maupun swasta, berikut ini dikemukakan 18 modus korupsi yang diinventarisir oleh KPK (khusus bagian pemerintahan adalah dari KPK, untuk swasta adalah interprestasi penulis), yaitu :

1. Pemerintahan : Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.

Swasta : Manajer atau karyawan yang ditunjuk dalam proyek pengadaan barang / jasa di perusahaan mendekati rekanannya dan berjanji menggunakan jasa atau barangnya asal harga barang atau nilai kontrak ditinggikan untuk masuk kantong pribadi.

2. Pemerintahan : Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up).

Swasta : Manajer atau karyawan memenangkan rekanan tertentu dalam tender atau menunjuknya secara langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (di-mark up) untuk masuk kantong sendiri.

3. Pemerintahan : Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

Swasta : Manajer atau karyawan membuat spesifkasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

4. Pemerintahan : Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.

Swasta : Manajer atau karyawan menggunakan dana/anggaran dari pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lalu membuat laporan fiktif.

5. Pemerintahan : Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

Swasta : Manajer atau karyawan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan membuat pertanggungjawaban fiktif.

6. Pemerintahan : Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.

Swasta : –

7. Pemerintahan : Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

Swasta : Manajer atau karyawan menjual aset perusahaan dengan laporan barang rusak atau sudah tidak berfungsi lagi.

8. Pemerintahan : Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

Swasta : Manajer atau karyawan meminta uang jasa dibayar di muka kepada rekanan sebelum melaksanakan proyek.

9. Pemerintahan : Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Swasta : Manajer atau karyawan menerima sejumlah uang atau barang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

10. Pemerintahan : Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

Swasta : Manajer atau kepala bagian membuka rekening atas nama perusahaan dengan specimen pribadi untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

11. Pemerintahan : Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.

Swasta : Manajer atau bagian keuangan meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana perusahaan yang ditempatkan di bank atau menempatkan dana perusahaan di bank atau pasar modal atas nama pribadi.

12. Pemerintahan : Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Swasta : Manajer atau kepala bagian atau karyawan menyewakan atau mengswakelola aset perusahaan dan hasilnya masuk ke kantong sendiri.

13. Pemerintahan : Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.

Swasta : Manajer atau karyawan menerima uang/barang sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya dari pihak ketiga yang diuntungkan olehnya.

14. Pemerintahan : Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-mark up.

Swasta : Manajer atau karyawan membeli barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan dengan harga yang di-mark up.

15. Pemerintahan : Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.

Swasta : Manajer atau karyawan mencicil harga barang pribadinya dengan menggunakan uang kantor.

16. Pemerintahan : Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusasn DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU (Dana Alokasi Umum).

Swasta :

17. Pemerintahan : Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.

Swasta : –

18. Pemerintahan : Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Swasta : Manajer atau karyawan menggunakan dana untuk keperluan pribadi dengan beban perusahaan.

Demikianlah 18 modus tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Ketua KPK. Semoga setelah kita mengetahui modus-modus korupsi yang kemungkinan bisa terjadi di sekitar tempat kita bekerja, kita bisa menghindarinya. Yang penting adanya kemauan dan niat yang kuat dari kita untuk menghapuskan budaya korupsi di negara Indonesia. Amin.

Karena itu kepada aparat pelaksana pemerintahan, birokrat, anggota Dewan (DPRD dan DPR RI), serta kalangan swasta yang terlibat khususnya yang mengabdikan diri di Kabupaten Kerinci, waspadalah. KPK akan segera memburu para Koruptor di daerah, dan…….. di Sumatra, Kerinci di Provinsi Jambi adalah makanan ‘besar’ yang perlu diburu, tinggal menunggu waktu !!!. Mohon doa dan bantuan kerjasama dengan masyarakat untuk memberantas koruptor dan perilaku Korup di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

(Disunting dari paparan Ketua KPK, RI)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR HUTAN KAWASAN KONSERVASI

Posted in Ekonomi, Uncategorized with tags , , , on 3 Februari 2009 by kerincirealitas

Syamsul Bahri, SE TN Bukit Dua Belas, Dosen STIE-SAK  dan

Zozi Algopeng, PEH TN Bukit Dua Belas

 

Berdasarkan data statistik tercatat bahwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, sekitar 48,8 juta jiwa (22,19%). tinggal sekitar dan didalam hutan dan sekitar 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin (Departemen Kehutanan, 2006), terlepas apakah memenuhi indikator kemiskinan atau tidak. Namun Identifikasi permasalahan kemiskinan dari berbagai pandangan, masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat perlu untuk menjadikan Indikator kemiskinan secara terpadu, tentunya penyebab kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan juga akan dimunculkan dalam hasil Identifikasi kemiskinan.

 

Kalau kita simak pernyataan Duta Besar PBB untuk Millenium Development Goals (MDGs) Asia Pasifik, Erna Witoelar menyatakan perusakan lingkungan menyebabkan masyarakat semakin miskin karena rusaknya sumber daya potensial. “Angka kemiskinan akan terus naik seiring dengan kerusakan lingkungan,” Berdasarkan hasil evaluasi program MDGs di Asia Pasifik, tahun 2006 Indonesia dinilai mengalami penurunan pencapaian target MDGs. “Penurunannya sangat parah,” kata dia dalam diskusi “Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis,”. Penyebab utamanya adalah bencana alam akibat kerusakan ekologis dan konflik politik. Mundurnya pencapaian pembangunan itu, kata dia, menyebabkan masyarakat semakin miskin, akses pada sarana pendidikan dan kesehatan minim dan lingkungan yang semakin rusak, ini menggambarkan secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia, lain halnya dengan masyarakat sekitar hutan sebanyak 10,2 juta jiwa, dimana faktor lingkungan belum menjadi persoalan, tetapi pada pengamatan penulis bahwa faktor kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan terutama kawasan konservasi, lebih disebabkan akesibilitas dan akses terhadap sumber daya alam  dan sumber daya ekonomi yang sangat sulit

 

Fakta mengatakan secara umum kegiatan pengelolaan hutan yang berorientasi pada timber product selama ini untuk mendapatkan dan meningktakan pertumbuhan ekonomi melalui pola Hak Pengusahaan Hutan telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. sehingga menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat, karena timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar-masyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan, dan elit lokal) dan masyarakat kebanyakan memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan.

 

Sedangkan masyarakat sekitar hutan konservasi terkesan sebagai masyarakat yang dimarginalkan oleh sistim, karena kawasan konservasi yang dikenal dengan Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi kawasan Cagar Alam, Suaka Marga Sarwa dan Taman Nasional, akses dan pemanfaatan untuk masyarakat sangat kecil dari pemanfaatan sumber daya alam, walaupun secara hakiki beberapa pemanfaatan hasil hutan non timber yang berorientasi pada pelestarian cenderung dibatasi, seperti dikawasan Cagar Alam yang memiliki Obyek wisata Alam, tanaman obat, buah-buahan dll, namun tidak bisa dimanfaatkan, dan kawasan Taman Nasional yang memiliki potensi non timber sangat sulit utuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka untuk permaslahan ini, sebaiknya adanya regulasi yang berfihak kepada masyarakat dengan tetap mengacu pada upaya pelestarian, sehingga tidak terkesan regulasi yang keluar berfihak kepada pemodal, kemudian pendekatan harus disesuaikan dengan karakterstik wilayah, melalui pendakatan kewilayahan adat dan/atau administratif, karena beberapa daerah luar jawa, pendekatan tidak dengan wilayah desa

 

Pendekatan bantuan yang digunakan tidak berorientasi pada ekonomi saja, tetapi melaui pendekatan ekonomi dan pelestarian, yaitu ekonomi produktif (peningkatan ekonomi rumah tangga –PERT), peningkatan sarana dan prasarana yang sederhana serta pedekatan konservasi melalui sebuah Kesepakatan seperti di TNKS dikenal dengan nama Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) serta diharapkan adanya perguliran dana (revolving fund) baik ditingkat kelompok maupun lintas kelompok. adapun bantuan ekonomi, secara specifik bagaimana bantuan tersebut dapat memberikan value ekonomi dan mengurangi tekanan pada kawasan konservasi, sehingga masyarakat disibukan dengan kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar

 

Dengan melihat beberapa program pemberdayaan di tingkat masyarakat baik sekitar kawasan konservasi maupun diluar, pola pemberdayaan masyarakat lebih cenderung membuat kecemburuan sosial bagi kelompok lain, kecemburuan tersebut justru menjadi dilematis dalam upaya pelestarian, sehingga pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi kecemburuan sosial tersebut, sehingga pemberdayaan masyarakat harus jelas indikator yang terukur, sehingga dapat menentukan proiritas pemberdayaan yang secara pengelompokan dapat dikategorikan ada kelompok pemberdayaan sebagai berikut (1)Kelompok pemberdayaan partisipatif, seperti kelompok masyarakat yang telah membina hutan dalam bentuk hutan adat/desa sebagai buffer kawasan Konservasi tentunya kelompok ini perlu pembinaan dan pemberdayaan melalui penghargaan (reward) dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan insentif dan penghargaan konservasi, (2) Kelompok pemberdayaan interksi negatif dengan kawasan cukup tinggi karena masalah ekonomi dan masalah kesadaram hukum, maka kelompok ini pemberdayaan diarahkan melalui pemberdayaan ekonomi dan kesadaran hukum, melalui penyuluhan maupun upaya hukum seperti tindakan refresief dan (3) Kelompok pemberdayaan yang masyarakatnya pasief melalui pemberdayaan rangsangan ekonomi dan rangsangan konservasi. Tiga kelompok pemberdayaan ini menjadi kelompok Model Desa Konservasi (MDK), yaitu merupakan kelompok model bagimana permasalahan ekonomi, hukum dan konservasi dapat disandingkan sesuai dengan tingkat indikator permasalahan.

 

Tentunya sesuai dengan Ketentuan bahwa masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dari aspek UU No. 32 Tahun 2004 menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten/Propinsi, namun Departemen Kehutanan sesuai dengan Undang Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 2: “Penyelenggaraan

kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh negara untuk penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan adalah masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat turut berperan aktif mengelola sumberdaya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan harus diatur tidak hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak tetapi juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan negara. Mengenai hak atas hutan,  dan sangat disadari pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan bukan merupakan suatu hal yang baru, namun belum optimal dalam sinergitas, sehinga terkesan kurang terarah, dan bahkan sering terjadi tumpang tindih kegiatan. maka Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan harus terpadu dengan Pemerintah Kabupaten/Provinsi, yang terintegrasi dalam perencanaan yaitu masterplan Pemberdayaan masyarakat di massing-masing Kabupaten tentunya mempedomani rencana makro pemberdayaan masyarakat sekitar Hutan Depatemen Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten/Propinsi. integrasi dalam pemberdayaan, tidak hanya integrasi dalam perencanaan, tetapi integrasi dalam implementasi, karena sangat disadari bahwa secara specifik petugas lapangan kehutanan belum pengetahuan sangat terbatas bidang pertanian, peternakan, koperasi, perkebunan dll, maka integari dengan melibatkan keahlian dan tugas pokok dan fungsi, serta terintegrasi dalam perencanaan di tingkat desa melalui Musyawarah desa, Kecamatan dan kabupaten.

 

Dalam banyak permalahan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan baik secara langsung atau tidak langsung, padahal hutan konservasi dengan fungsi ekologis memberikan manfaat yang bernilai ekonomi tinggi kepada masyarakat yang berada dihilirnya, baik kesuburan tanah untuk pertanian dan perkebunan, transportasi air, PLTA, air bersih, PDAM dll, sehingga terkesan masyarakat dan Pemerintah kabupaten sekitar kawasan konservasi sebagai LILIN yang menerangi orang lain, dalam kontek ini perlu adanya regulasi untuk  mengatsi GAP antara Kabupaten yang memiliki kawasan konservasi cukup luas dengan kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan untuk mengelembungkan PAD yang berasal dari Hasil Hutan berupa timber dan non timber serta manfaat ekologis lainnya, sementara Kabupaten yang didominasi Kawasan Konservasi sangat sulit untuk mendapatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan dari Sumber Daya Hutan, kebijakan ini mungkin melalui Sub Sidi Silang dari Kabupaten yang berada di hilir ke hulu, pajak hijau, DAU/DAK serta pendanaan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Konservasi (DAK-K) dan kebjakan lainnya secara makro dan internasional.

 

Dalam kontek Pemberdayaan masyarakat menuju pemenuhan ekonomi sekitar kawasan konservasi tentunya memiliki ciri khas sendiri yang sfesifik, satu sisi mereka membutuhkan pemberdayaan dalam rangka mendukung hudup dan kehidupan, satru sisi mereka punya tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertahankan kawasan sebagai penyangga kehidupan. ini cukup dilematis.

 

Dengan melihat pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Taman Nasional Kerinci Seblat melalui Program Integrated Conservation Developmen Program (ICDP), yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dan conservasi secara multi sectoral melalui Bappeda Kabupaten, dari pengamatan penulis fakta masih mengalim hambatan, maka untuk pemberdayaan masyarakat oleh Direktorat Jenderal PHKA, ada baiknya kita melihat dan mengkaji aspek yang menjadi hambatan tersebut, walaupun proses telah dilakukan melalui pendekatan Kesepakatan Konservasi Desa dengan proses fasilitasi pendekatan PRA

 

Kehatian-hatian dan ketelitian analisis dan hipotesa untuk mencermati permasalahan kemiskinan memang menjadi bagian dari sebuah proses perencanaan, karena sudah banyak ekonom mencoba menafsirkan kemiskinan melalui Indicator kemiskinan, solusi kemiskinan, penyebab kemisikinan, namun pengentasan kemiskinan belum bisa tuntas, bahkan cenderung meningkat di Indonesia, tentunya timbul sebuah pertanyaan “ ada apa dengan kemiskinan di Indonesia ?”

 

Perlu kita simak pertanyaan  Prof Mubyarto mempertanyakan hal yang lebih mendasar “Apakah kriteria kemiskinan diperlukan pemerintah, dan apakah perlu indikator tertentu bagi keluarga miskin? Apa gunanya indikator atau kriteria kemiskinan? Apakah agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih mengena sasaran? Jika kebijakan-kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini ternyata tidak efektif mencapai sasaran, apakah berarti kriteria kemiskinan yang dipakai tidak tepat atau indikatornya keliru?

 

Dari beberapa catatan diatas, belum jelasnya Indikator Kemiskinan, sehingga dengan ketidak jelasnnya indikator kemiskinan, membuat program-program penanggulangan kemiskinan belum mengena sasaran?, kenyataan ini, walaupun berbagai departemen memiliki program pengentasan kemiskinan, ternyata pengentaskan kemiskinan belum berhasil, bahkan kemiskinan menurun ke anak cucu (Syamsul Bahri, email syamsul_12@yahoo.co.id, Zozi Algopeng , email zozi.algopen@yahoo.com>)